masbejo.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara tegas membantah adanya praktik diskriminasi dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026 di Sulawesi Selatan. Klarifikasi ini merespons kegaduhan di media sosial terkait dugaan pencoretan salah satu kandidat asal Kota Makassar yang dinilai tidak transparan.
Fakta Utama Peristiwa
Polemik mengenai seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya mendapat atensi langsung dari otoritas pusat. Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konferensi pers resmi di Kantor BPIP, Jakarta, pada Jumat (29/5/2026), Rima menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proses di daerah.
Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan viral di media sosial menyebutkan adanya seorang siswi SMA asal Makassar yang diduga "dianulir" atau dicoret dari daftar calon Paskibraka tingkat nasional. Narasi yang berkembang di publik menyudutkan panitia seleksi dengan tudingan adanya perlakuan diskriminatif yang merugikan putra-putri daerah terbaik.
Namun, BPIP menjamin bahwa transparansi adalah prioritas utama dalam penjaringan kader pemimpin bangsa tersebut. Tim pemantau telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran isu yang berkembang guna memastikan tidak ada satu pun peserta yang dirugikan secara subjektif.
Kronologi atau Detail Kejadian
Dugaan diskriminasi ini bermula dari laporan masyarakat dan unggahan viral yang mengeklaim adanya pergantian nama kandidat secara mendadak. Siswi yang bersangkutan disebut-sebut telah melewati rangkaian tes di tingkat provinsi, namun namanya tidak muncul dalam daftar yang dikirimkan ke tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memberikan penjelasan mendalam. Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul, menjelaskan bahwa proses seleksi di tingkat provinsi merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan panitia pusat.
Menurut Bustanul, seleksi ini diikuti oleh utusan-utusan terbaik dari kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan. Namun, penentuan akhir siapa yang berhak melaju ke tingkat nasional sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi pusat yang hadir langsung di lokasi seleksi provinsi. Tim pusat ini terdiri dari berbagai unsur lintas instansi yang memiliki standar penilaian objektif.
Pernyataan atau Fakta Penting
Dalam keterangannya, Rima Agristina menekankan bahwa BPIP tidak tinggal diam saat mendengar laporan adanya ketidakberesan. "Kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan. Kami mengecek dan memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Rima.
Ia juga menambahkan bahwa momentum seleksi ini seharusnya menjadi ajang penguatan persatuan, terutama menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. BPIP berharap tidak ada narasi negatif yang memecah belah semangat para pemuda yang ingin mengabdi kepada negara.
Di sisi lain, Bustanul dari Kesbangpol Sulsel mematahkan logika "penganuliran" yang ramai dibicarakan. Ia menegaskan bahwa secara administratif, tidak pernah ada pengumuman resmi yang kemudian ditarik kembali.
"Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada," tegas Bustanul. Ia meminta publik untuk tidak mudah termakan narasi tanpa bukti dan data yang jelas.
Dampak atau Implikasi
Isu diskriminasi dalam seleksi Paskibraka memiliki dampak sensitif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika tidak segera diklarifikasi, hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat siswa-siswi berprestasi untuk mengikuti seleksi di tahun-tahun mendatang karena adanya persepsi "jalur belakang" atau ketidakadilan.
Secara institusional, keterlibatan banyak pihak dalam tim seleksi pusat sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir intervensi lokal. Tim seleksi pusat terdiri dari unsur:
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Pusat
- Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres)
Keterlibatan Setmilpres dan unsur TNI/Polri menunjukkan bahwa standar fisik, mental, dan ideologi yang diterapkan sangatlah tinggi. Kegagalan seorang kandidat di tahap akhir sering kali disebabkan oleh detail teknis yang hanya bisa dinilai oleh tim ahli dari instansi-instansi tersebut.
Konteks Tambahan
Program Paskibraka kini memang berada di bawah naungan BPIP, bergeser dari yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Perubahan ini membawa misi baru, di mana Paskibraka tidak hanya sekadar petugas pengibar bendera, tetapi juga dipersiapkan menjadi Duta Pancasila.
Oleh karena itu, aspek penilaian kini mencakup pemahaman ideologi yang lebih mendalam di samping ketangkasan baris-berbaris dan kesehatan fisik. Di Sulawesi Selatan, persaingan selalu berlangsung ketat mengingat provinsi ini dikenal memiliki bibit-bibit unggul yang sering kali menempati posisi strategis dalam formasi Paskibraka Nasional di Istana Negara.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari BPIP dan Pemprov Sulsel, diharapkan polemik ini berakhir. Masyarakat diminta untuk tetap mendukung proses seleksi yang jujur dan transparan, sembari menunggu pengumuman resmi mengenai siapa saja putra-putri terbaik Sulawesi Selatan yang akan bertugas pada upacara HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang.
Pemerintah menjamin bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berdiri di bawah sang saka Merah Putih, selama mereka memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh negara.
