masbejo.com – Sebanyak 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya terungkap belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meski tetap beroperasi melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini mencuat ke publik setelah insiden keracunan massal yang menimpa 200 siswa dari 12 sekolah di Kecamatan Bubutan yang memicu kekhawatiran serius terkait standar keamanan pangan.
Fakta Utama Peristiwa
Kondisi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya kini tengah menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data terbaru per Rabu (13/5/2026), dari total 133 SPPG yang terdaftar di Kota Pahlawan, baru 49 unit yang secara resmi memiliki sertifikasi laik higiene.
Artinya, mayoritas atau sekitar 63 persen penyedia makanan untuk siswa sekolah di Surabaya beroperasi tanpa jaminan standar kesehatan yang tersertifikasi oleh otoritas terkait. Dari total populasi SPPG tersebut, sebanyak 108 unit tercatat sudah aktif beroperasi, sementara 19 unit lainnya belum beroperasi, dan 6 unit telah berhenti beroperasi.
Ketimpangan antara jumlah unit yang beroperasi dengan jumlah kepemilikan sertifikat ini menjadi titik krusial yang diduga berkontribusi pada rendahnya pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada para pelajar.
Kronologi dan Dampak Keracunan Massal
Terungkapnya data mengejutkan ini merupakan buntut panjang dari tragedi kesehatan yang menimpa ratusan pelajar di wilayah Kecamatan Bubutan. Sebanyak 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah berbeda dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa dan anggota legislatif. Penyelidikan mendalam terhadap rantai pasok makanan kemudian mengarah pada legalitas dan standar operasional dapur-dapur penyedia atau SPPG.
Kasus ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan distribusi makanan massal. Meskipun program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ketiadaan sertifikasi sanitasi pada puluhan titik produksi menjadi risiko fatal yang kini telah memakan korban.
Pernyataan Otoritas Terkait
Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Kota Surabaya, Kusmayanti, memberikan klarifikasi dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya. Ia mengakui bahwa puluhan SPPG tersebut memang belum memiliki SLHS namun tetap diizinkan beroperasi di bawah regulasi tertentu.
"84 SPPG belum memiliki SLHS. Jumlah SPPG yang sudah operasional sebanyak 108 SPPG, jumlah SPPG yang belum operasional sebanyak 19 SPPG, dan jumlah SPPG yang berhenti atau tidak operasional ada di 6 SPPG," papar Kusmayanti di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara administratif, unit pelayanan memang diperbolehkan mulai memasak sebelum sertifikat keluar, asalkan mereka segera mengurus proses pendaftaran. Menurutnya, batas toleransi yang diberikan adalah maksimal 30 hari setelah tanggal operasional dimulai untuk segera mendaftarkan sertifikasi.
Namun, kendala di lapangan menunjukkan bahwa proses pengajuan SLHS tidaklah sederhana. Terdapat serangkaian persyaratan teknis dan sertifikasi pendukung lainnya yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur, sehingga banyak unit yang tertahan dalam proses birokrasi maupun pemenuhan standar fisik bangunan dapur.
Urgensi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukanlah sekadar dokumen administratif di atas kertas. Dalam industri jasa boga dan penyediaan makanan massal, SLHS adalah bukti bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar ketat terkait:
- Kualitas Air Bersih: Memastikan air yang digunakan untuk memasak dan mencuci peralatan bebas dari kontaminasi bakteri.
- Kebersihan Peralatan: Standar sterilisasi alat masak agar tidak menjadi sarang kuman.
- Kesehatan Penjamu Makanan: Memastikan para juru masak dan staf dapur dalam kondisi sehat dan memahami prosedur sanitasi.
- Tata Ruang Dapur: Alur kerja dapur yang mencegah kontaminasi silang antara bahan mentah dan makanan matang.
- Penyimpanan Bahan Baku: Suhu dan kelembapan gudang yang terjaga agar bahan makanan tidak cepat busuk atau terkontaminasi toksin.
Ketiadaan sertifikat ini pada 84 SPPG di Surabaya menandakan bahwa aspek-aspek di atas belum terverifikasi secara resmi oleh Dinas Kesehatan, sehingga risiko terjadinya kontaminasi bakteri seperti E. coli atau Salmonella pada makanan siswa menjadi sangat tinggi.
Dampak dan Implikasi Terhadap Program Nasional
Kasus di Surabaya ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional. Jika kota sebesar Surabaya masih mengalami kendala serius dalam standarisasi dapur penyedia, maka tantangan di daerah lain kemungkinan besar akan lebih berat.
Implikasi dari temuan ini mencakup beberapa poin penting:
- Krisis Kepercayaan Publik: Orang tua siswa kini merasa was-was terhadap keamanan makanan yang diberikan pemerintah kepada anak-anak mereka.
- Evaluasi Regulasi: Perlu ada peninjauan ulang terhadap kebijakan yang mengizinkan dapur beroperasi sebelum sertifikasi rampung. Kelonggaran 30 hari terbukti berisiko tinggi jika tidak dibarengi dengan supervisi ketat harian.
- Beban Anggaran: Percepatan sertifikasi memerlukan dukungan anggaran dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha kecil yang terlibat dalam SPPG agar mampu memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kesehatan.
Konteks Tambahan dan Langkah Kedepan
Pemerintah Kota Surabaya kini didesak untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang ada. Langkah preventif seperti penghentian sementara operasional dapur yang tidak memenuhi standar minimum kesehatan menjadi opsi yang terus didorong oleh DPRD Surabaya.
Selain itu, integrasi antara Dinas Kesehatan dan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus diperkuat. Proses birokrasi yang disebut menjadi kendala lambatnya penerbitan SLHS perlu dipangkas tanpa mengurangi esensi penilaian kualitas.
Kejadian keracunan 200 siswa di Bubutan harus menjadi titik balik bagi tata kelola pangan sekolah. Keamanan pangan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan implementasi program. Tanpa pengawasan yang ketat dan sertifikasi yang valid, program gizi yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan generasi mendatang.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan bahwa setiap kotak makanan yang sampai ke meja siswa telah melalui proses produksi yang benar-benar higienis dan aman dikonsumsi. Sertifikasi 84 SPPG yang tersisa kini menjadi prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
