masbejo.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman memberikan pembelaan tegas terhadap kritik yang dilayangkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, agenda kenegaraan di level presiden memiliki bobot strategis yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pertemuan virtual atau aplikasi Zoom.
Fakta Utama Peristiwa
Polemik mengenai frekuensi perjalanan internasional Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Dino Patti Djalal memberikan catatan kritis melalui media sosialnya. Dino menyoroti efisiensi anggaran dan efektivitas waktu presiden yang dianggap terlalu banyak dihabiskan di luar negeri sejak menjabat.
Menanggapi hal tersebut, Dudung Abdurachman yang kini menjabat sebagai Kepala KSP menegaskan bahwa kehadiran fisik seorang kepala negara di kancah internasional adalah sebuah keharusan diplomasi. Di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026), Dudung menyatakan bahwa ada tujuan-tujuan strategis yang jauh lebih tinggi yang menuntut pertemuan tatap muka secara langsung.
Pihak Istana menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, posisi Indonesia harus diperkuat melalui lobi-lobi tingkat tinggi yang tidak mungkin dilakukan secara optimal melalui layar komputer.
Kronologi dan Detail Kritik Dino Patti Djalal
Kritik ini bermula dari unggahan video Dino Patti Djalal pada Sabtu (30/5). Sebagai sosok yang berpengalaman di dunia diplomasi, Dino melakukan kalkulasi terhadap jadwal kerja Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan perhitungannya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri di dunia saat ini.
Dino mengungkapkan data yang cukup mengejutkan, di mana ia menyebut bahwa 1 dari 6 hari masa jabatan Prabowo dihabiskan di luar negeri. Angka ini dianggapnya tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran untuk seorang pemimpin negara yang juga memiliki segudang persoalan domestik.
Selain masalah waktu, Dino juga menyoroti aspek finansial. Ia merinci bahwa satu kali kunjungan kenegaraan melibatkan biaya yang sangat besar, mulai dari:
- Biaya rombongan tim pendahulu (advance team).
- Operasional pesawat kepresidenan.
- Akomodasi hotel dan logistik.
- Biaya konsumsi, protokoler, dan pengamanan ketat.
- Uang harian untuk seluruh delegasi yang ikut serta.
Menurut estimasi Dino, satu rangkaian perjalanan luar negeri bisa menelan anggaran negara mulai dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Presiden lebih mengandalkan teknologi komunikasi seperti video call atau telepon untuk urusan bilateral yang bersifat rutin.
Pernyataan Tegas Dudung Abdurachman
Merespons kalkulasi dan saran tersebut, Dudung Abdurachman meminta publik untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa jabatan Presiden bukan sekadar mengurusi urusan internal, melainkan juga menjaga posisi Indonesia di tengah guncangan geopolitik.
"Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom," ujar Dudung di hadapan awak media.
Dudung menjelaskan bahwa situasi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Adanya konflik bersenjata dan perang di berbagai belahan dunia memberikan dampak sistemik yang harus diantisipasi oleh kepala negara secara langsung. Menurutnya, kehadiran Prabowo di luar negeri adalah upaya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai lini, meliputi:
- Segi Ideologi dan Politik: Memperkuat posisi tawar Indonesia di organisasi internasional.
- Segi Pertahanan dan Keamanan: Memastikan stabilitas kawasan dan kerja sama militer.
- Segi Ekonomi: Menarik investasi dan mengamankan rantai pasok di tengah krisis global.
- Segi Hukum: Koordinasi lintas negara terkait isu-isu hukum internasional.
Lebih lanjut, mantan Kasad ini juga menyatakan bahwa membandingkan frekuensi kunjungan antar presiden adalah hal yang tidak elok. Setiap masa kepemimpinan memiliki tantangan zaman yang berbeda, dan setiap kunjungan yang dilakukan Prabowo dipastikan memiliki urgensi yang telah diperhitungkan secara matang.
Dampak dan Implikasi Diplomasi Tatap Muka
Perdebatan ini membuka ruang diskusi publik mengenai gaya diplomasi Indonesia di era Prabowo Subianto. Di satu sisi, efisiensi anggaran melalui penggunaan teknologi digital seperti yang disarankan Dino Patti Djalal memang relevan dengan semangat penghematan negara. Namun, di sisi lain, tradisi diplomasi internasional tetap menjunjung tinggi "personal touch" atau sentuhan personal antar pemimpin negara.
Pertemuan tatap muka seringkali menjadi kunci dalam memecahkan kebuntuan negosiasi yang tidak bisa dicapai melalui korespondensi formal atau panggilan video. Kehadiran fisik presiden menunjukkan komitmen serius suatu negara terhadap mitra diplomasinya.
Namun, implikasi dari tingginya intensitas ini memang berdampak pada serapan anggaran APBN. Jika frekuensi ini terus bertahan dalam 18 bulan ke depan sebagaimana dikhawatirkan Dino, maka pemerintah perlu memberikan transparansi lebih mengenai hasil nyata (output) dari setiap kunjungan tersebut agar tidak dianggap sebagai pemborosan oleh masyarakat.
Konteks Tambahan: Tantangan Global yang Dihadapi
Pernyataan Dudung mengenai "situasi ekonomi global yang tidak baik-baik saja" merujuk pada kondisi inflasi dunia, krisis energi, dan ketegangan di beberapa titik api geopolitik. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, hingga kerja sama bilateral strategis lainnya.
Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakangnya yang memiliki jaringan internasional luas, tampaknya memilih strategi "diplomasi jemput bola". Langkah ini diambil untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan tatanan dunia baru.
Meskipun Dino Patti Djalal menyarankan penggunaan Zoom untuk pembicaraan bilateral yang biasanya hanya berlangsung satu hingga dua jam, pihak Istana melalui Dudung Abdurachman tetap meyakini bahwa nilai dari pertemuan langsung jauh melampaui durasi pembicaraan itu sendiri. Ada aspek kepercayaan (trust) dan kesepakatan strategis yang hanya bisa dikunci melalui jabat tangan langsung antar kepala negara.
Kini, publik menanti bagaimana efektivitas dari lawatan-lawatan luar negeri tersebut bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Apakah hasil strategis yang dimaksud Dudung akan sebanding dengan biaya ratusan miliar yang disoroti oleh Dino? Waktu dan data ekonomi mendatang yang akan menjawabnya.
