masbejo.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik konkret untuk membebaskan empat jurnalis dan satu relawan WNI yang ditahan pasukan Israel. Insiden ini terjadi saat delegasi Global Shumud Flotilla II dicegat di perairan internasional dalam misi kemanusiaan menuju Gaza.
Fakta Utama Peristiwa
Krisis kemanusiaan kembali memanas setelah pasukan Zionis Israel dilaporkan mencegat kapal misi kemanusiaan internasional yang hendak menuju Gaza. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 332 relawan dari berbagai negara ditahan, termasuk di antaranya adalah delegasi dari Indonesia.
Berdasarkan laporan yang diterima pimpinan MPR, terdapat 4 jurnalis Indonesia dan 1 aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang kini statusnya ditahan atau diculik oleh otoritas Israel. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di tanah air, mengingat para relawan tersebut menjalankan misi sipil yang dilindungi hukum internasional.
Pertemuan antara pimpinan GPCI yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung Nusantara III, Senayan, pada Selasa (19/5/2026), menjadi momentum untuk menyuarakan desakan perlindungan warga negara.
Kronologi Pencegatan di Perairan Internasional
Misi kemanusiaan ini merupakan bagian dari gerakan Global Shumud Flotilla II, sebuah koalisi internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan medis dan pangan guna menembus blokade ilegal Israel atas Gaza. Delegasi Indonesia berangkat bersama ratusan relawan dunia lainnya dengan harapan dapat memberikan bantuan langsung kepada korban genosida di wilayah tersebut.
Namun, saat berada di perairan internasional—wilayah yang secara hukum tidak berada di bawah otoritas negara mana pun—pasukan Israel melakukan pencegatan paksa. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum laut internasional dan hak asasi manusia.
HNW mengungkapkan keprihatinannya karena aksi serupa sebelumnya juga telah terjadi pada akhir April 2026. "Tindakan melanggar hukum Israel ini bisa terjadi lagi karena tidak ada sanksi keras terhadap Israel yang sebelumnya juga melakukan kejahatan sejenis, sehingga kejahatan kemanusiaan ini terus berulang," tegas HNW dalam keterangannya.
Pernyataan Keras HNW dan Desakan Diplomasi
Dalam menanggapi situasi darurat ini, HNW memberikan kritik tajam terhadap arogansi Israel. Ia menegaskan bahwa para relawan dan jurnalis yang berangkat adalah warga sipil tanpa senjata yang membawa misi murni kemanusiaan.
"Secara prinsip saya sangat menolak keras dan prihatin atas berlanjutnya kejahatan kemanusiaan Israel dan pasukan Zionisnya yang kembali menangkap atau menculik ratusan aktivis sipil," ujar politisi senior tersebut.
Ia mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk tidak hanya mengeluarkan kecaman, tetapi melakukan aksi nyata melalui jalur PBB dan OKI. Menurutnya, konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, di mana pun mereka berada.
HNW juga memberikan perbandingan dengan negara tetangga. Meskipun Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Perdana Menteri mereka berhasil mengupayakan pembebasan warganya yang ditahan dalam misi serupa. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan hubungan diplomatik bukan alasan bagi pemerintah untuk pasif.
Harapan pada Kepemimpinan Presiden Prabowo
Ketua Delegasi GPCI, Ahmad Juwaini, menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Presiden Prabowo memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional yang bisa dimanfaatkan untuk menekan Israel.
"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menginstruksikan kementerian terkait serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk ikut membantu proses pembebasan," kata Ahmad Juwaini.
Lebih lanjut, ia menyoroti kedekatan personal Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh kunci dunia, seperti Raja Yordania hingga Presiden AS Donald Trump. Relasi strategis ini diharapkan mampu menjadi pintu masuk diplomasi tingkat tinggi untuk memastikan keselamatan para jurnalis dan relawan Indonesia.
Ancaman Terhadap Jurnalis dan Data CPJ
Kekhawatiran terhadap keselamatan empat jurnalis Indonesia yang ditahan didasarkan pada rekam jejak kelam Israel terhadap pekerja media. Mengutip data dari Committee to Protect Journalists (CPJ), HNW memaparkan statistik yang mengerikan.
Jumlah wartawan dan pekerja media yang tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 telah melampaui 260 orang. Angka ini secara tragis lebih tinggi dibandingkan akumulasi korban jurnalis pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, perang di Afghanistan, maupun perang di Ukraina.
"Israel memang menarget wartawan karena mereka tidak ingin kejahatan kemanusiaan termasuk genosida yang mereka lakukan atas Gaza diketahui dunia," jelas HNW. Oleh karena itu, pembebasan jurnalis menjadi prioritas utama agar fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi faktual dari Gaza tidak terputus.
Konteks Misi Global Peace Convoy Indonesia
CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, menjelaskan bahwa misi Global Shumud Flotilla II ini menempuh tiga jalur utama untuk menembus isolasi Gaza:
- Jalur Laut: Melalui kapal-kapal kemanusiaan (yang saat ini dicegat).
- Jalur Parlemen: Melalui konferensi parlemen di Brussel.
- Jalur Darat: Melalui wilayah Libya.
Meskipun menghadapi risiko besar, para relawan tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan. HNW memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keberanian para jurnalis dan aktivis yang tetap berangkat meski mengetahui ancaman penculikan oleh Israel sangat nyata.
Saat ini, publik menunggu langkah konkret dari Komisi I DPR RI dan pemerintah untuk menggalang kekuatan dengan organisasi parlemen sedunia. Penundaan dalam proses pembebasan dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran HAM lebih lanjut terhadap para tahanan di tangan otoritas Israel.
Pertemuan di Senayan tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kemanusiaan penting lainnya, seperti Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani Yusuf, Advokasi GPCI Arif Rahmadi Haryono, serta Sekretaris Dompet Dhuafa Dian Mulyadi. Kehadiran mereka mempertegas bahwa isu ini merupakan perhatian kolektif lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia.
