Ringkasan Peristiwa
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah untuk mempersiapkan secara matang opsi pembelajaran daring sebagai strategi penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Desakan ini muncul guna memastikan kualitas proses belajar mengajar tetap terjaga dan hak pendidikan anak tidak terabaikan, menyusul rencana pemerintah menerapkan kembali metode belajar jarak jauh.
Latar Belakang dan Konteks
Rencana penerapan kembali pembelajaran daring merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, pekan lalu, menyatakan bahwa langkah penghematan BBM akan mencakup efisiensi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini pernah diterapkan secara luas selama masa pandemi Covid-19.
Kronologi Kejadian
Pemerintah, melalui Menko PMK Pratikno, mengumumkan rencana efisiensi BBM yang salah satunya menyasar sektor pendidikan dengan metode pembelajaran daring. Menanggapi hal tersebut, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, pada Selasa (24/3/2026), menekankan pentingnya persiapan komprehensif agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan.
Poin Penting
Rerie menggarisbawahi beberapa aspek krusial yang harus dipersiapkan secara matang:
- Langkah Teknis Komprehensif: Diperlukan serangkaian langkah teknis yang menyeluruh serta sinkronisasi kebijakan antara kementerian terkait dan pemerintah daerah.
- Jaminan Hak Belajar: Kebijakan ini harus memastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak belajarnya akibat penerapan pembelajaran daring.
- Pembelajaran dari Pandemi: Pengalaman PJJ selama pandemi Covid-19 harus menjadi pelajaran berharga. Saat itu, kendala seperti ketidaksiapan guru, beban orang tua, dan penurunan kualitas belajar murid menjadi isu utama yang tidak boleh terulang.
- Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM): Tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan dan mengelola peralatan pendukung pembelajaran daring.
- Kesiapan Sarana dan Prasarana Digital: Infrastruktur digital yang mendukung, termasuk akses internet dan perangkat keras, harus dipastikan ketersediaannya. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan. Selain itu, penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan dan layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan juga telah dilakukan.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan optimal.
Dampak dan Implikasi
Jika tidak dipersiapkan dengan matang, kebijakan pembelajaran daring untuk efisiensi BBM berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas pendidikan nasional. Pengulangan masalah yang terjadi selama pandemi, seperti penurunan mutu pembelajaran dan beban psikologis bagi siswa serta orang tua, dapat menghambat pencapaian generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. Sebaliknya, dengan persiapan yang solid, kebijakan ini dapat menjadi solusi inovatif untuk efisiensi energi tanpa mengorbankan hak dan kualitas pendidikan.
Pernyataan Resmi
Lestari Moerdijat menegaskan, "Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu." Ia juga menambahkan, "Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang." Lebih lanjut, Rerie menekankan, "Karena keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan."
Menko PMK Pratikno sebelumnya menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.
Perkembangan Selanjutnya
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera merespons desakan ini dengan merumuskan langkah-langkah konkret untuk memastikan kesiapan implementasi pembelajaran daring. Kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus mencapai target efisiensi energi. Belum ada kepastian mengenai jadwal implementasi kebijakan ini secara nasional.
