masbejo.com – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menegaskan bahwa status Jokowi bukan lagi mengundurkan diri, melainkan telah resmi dipecat sejak Desember 2024 akibat pelanggaran berat terhadap konstitusi serta aturan internal partai. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas klaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berencana menyematkan jaket partai kepada Presiden ke-7 RI tersebut sebagai simbol perpindahan haluan politik.
Fakta Utama Peristiwa
Ketegangan politik antara PDIP dan lingkaran kekuasaan Jokowi memasuki babak baru yang lebih tajam. Guntur Romli mengoreksi narasi yang berkembang di publik mengenai status keanggotaan Jokowi. Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu telah mengambil tindakan tegas berupa pemecatan, bukan sekadar menerima pengunduran diri.
Pemecatan tersebut tidak hanya menyasar Jokowi, tetapi juga mencakup anggota keluarga dan loyalisnya, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, serta 27 orang lainnya. Langkah drastis ini diambil pada Desember 2024 dengan alasan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi partai.
Kronologi dan Detail Kejadian
Pernyataan PDIP ini merupakan serangan balik terhadap rencana besar PSI. Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan bahwa partainya akan segera menggelar prosesi penyematan jaket PSI kepada Jokowi. Langkah ini diproyeksikan sebagai pengukuhan resmi Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Bestari Barus menyatakan bahwa penyematan jaket oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akan menjadi penanda publik yang sah bahwa Jokowi sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan PDIP. Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan, PSI mengklaim proses ini hanya tinggal menunggu waktu dan akan menjadi momentum politik yang signifikan bagi partai tersebut.
Namun, PDIP melalui Guntur Romli memandang sinis rencana tersebut. Bagi PDIP, status Jokowi yang sudah dipecat membuat langkah politiknya ke depan, termasuk bergabung dengan PSI, bukan lagi menjadi urusan atau beban moral bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Pernyataan dan Fakta Penting
Dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026), Guntur Romli melontarkan sindiran tajam terkait perubahan sikap pendukung Jokowi. Ia menyoroti inkonsistensi para pendukung yang dahulu sangat alergi dengan istilah "petugas partai" saat Jokowi masih bernaung di bawah PDIP.
"Dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut ‘petugas partai’, itu dianggap ejekan. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini," tegas Guntur Romli.
Lebih jauh, Guntur memberikan pembedaan definisi yang kontras antara peran Jokowi di PDIP dengan posisinya yang baru di PSI. Ia menggunakan istilah yang cukup provokatif untuk menggambarkan posisi tersebut:
- Petugas Partai (Versi PDIP): Seseorang yang ditugaskan oleh partai untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan negara.
- Jongos Partai (Versi PSI): Seseorang yang bekerja hanya untuk kepentingan elektoral dan peningkatan suara partai semata.
Menurut Guntur, posisi Jokowi di PSI nantinya tak lebih dari sekadar pelayan kepentingan elektoral, yang ia istilahkan sebagai "jongos partai".
Dampak atau Implikasi
Secara politik, penegasan status "dipecat" ini memiliki implikasi yang mendalam bagi citra kedua belah pihak. Bagi PDIP, ini adalah upaya untuk membersihkan barisan dan menunjukkan supremasi aturan partai di atas figur individu, sekalipun figur tersebut adalah mantan presiden.
Bagi Jokowi dan PSI, narasi pemecatan ini berusaha dikonversi menjadi narasi "kebebasan politik". Namun, serangan balik PDIP mengenai istilah "jongos partai" berpotensi menjadi amunisi bagi lawan politik untuk mendegradasi posisi tawar Jokowi di panggung politik nasional pasca-jabatan presiden.
Secara elektoral, bergabungnya Jokowi ke PSI memang diprediksi akan memberikan dampak instan bagi partai tersebut. Namun, label "dipecat karena pelanggaran konstitusional" yang terus didengungkan PDIP bisa menjadi beban sejarah yang sulit dihapus dalam rekam jejak politik Jokowi ke depan.
Konteks Tambahan
Hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai retak secara terbuka menjelang Pemilu 2024, terutama dipicu oleh perbedaan arah dukungan politik dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Puncaknya terjadi pada Desember 2024, di mana partai secara resmi memutus ikatan dengan keluarga Jokowi.
Langkah PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dipandang sebagai strategi untuk mengonsolidasi basis massa "Jokowisme" yang masih sangat besar di Indonesia. Dengan adanya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum dan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina, PSI secara de facto bertransformasi menjadi wadah politik utama bagi keluarga besar Jokowi.
Perseteruan narasi antara "Petugas Partai" dan "Jongos Partai" ini diprediksi akan terus memanas seiring dengan semakin dekatnya agenda-agenda politik besar di tahun 2026. Publik kini menanti bagaimana respons resmi dari pihak Jokowi maupun Kaesang Pangarep terkait label keras yang disematkan oleh mantan rekan separtainya tersebut.
