masbejo.com – Ketegangan politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memuncak setelah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menuding PSI sengaja membenturkan partainya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), demi meraih simpati publik.
Fakta Utama Peristiwa
Perseteruan ini bermula dari pernyataan petinggi PSI yang menyebut PDIP belum bisa "move on" atau melupakan sosok Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Deddy Sitorus menegaskan bahwa PDIP memang tidak akan melupakan Jokowi, namun bukan dalam konteks kerinduan, melainkan sebagai bahan pembelajaran pahit bagi internal partai.
Di sisi lain, politikus PDIP lainnya, Guntur Romli, memberikan pernyataan yang lebih keras dengan menegaskan bahwa status Jokowi di PDIP adalah dipecat, bukan mengundurkan diri. Narasi ini muncul sebagai respons atas klaim PSI yang terus mengaitkan Jokowi dengan dinamika internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Kronologi dan Detail Ketegangan
Adu argumen di ruang publik ini dipicu oleh pernyataan Ketua DPP PSI, Bestari Barus, pada Senin (15/6/2026). Bestari menyindir sikap PDIP yang dianggapnya masih terus membicarakan Jokowi meskipun mengklaim telah melupakannya. Menurut Bestari, hengkangnya Jokowi ke kubu PSI meninggalkan luka mendalam bagi PDIP.
Sehari berselang, Selasa (16/6/2026), Deddy Sitorus memberikan jawaban menohok. Ia menyebut bahwa Jokowi kini telah menjadi "studi kasus" dalam setiap kegiatan pengkaderan PDIP. Sosok mantan Wali Kota Solo itu dijadikan contoh nyata mengenai bagaimana kekuasaan dapat mengubah karakter seseorang.
Deddy menilai, upaya PSI yang terus-menerus mengaitkan PDIP dengan Jokowi adalah strategi politik "murahan". Ia menuduh para petinggi PSI tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan partai melalui kerja keras di lapangan, sehingga memilih jalan pintas dengan menciptakan sensasi narasi di media sosial.
Pernyataan Penting dari Kedua Belah Pihak
Dalam keterangannya, Deddy Sitorus merinci tiga pelajaran berharga yang diambil PDIP dari perjalanan politik Jokowi:
- Perubahan Karakter Akibat Kekuasaan: Deddy menyebut manusia bisa berubah drastis jika sudah kecanduan terhadap kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan.
- Ambisi Dinasti: Ia menuding adanya kepura-puraan dalam sikap lugu dan sederhana yang selama ini ditampilkan, padahal menyimpan ambisi membangun dinasti lintas generasi.
- Pembengkokan Hukum: Deddy menyoroti bagaimana syahwat kekuasaan bisa membuat seseorang membengkokkan fondasi demokrasi dan hukum negara.
"Dalam konteks itulah di internal PDIP, seorang Jokowi tidak akan pernah dilupakan, tapi jadi pelajaran pahit di masa depan," tegas Deddy.
Sementara itu, Guntur Romli menambahkan dimensi baru dalam konflik ini dengan memperjelas status keanggotaan Jokowi. Ia membantah narasi bahwa Jokowi meninggalkan PDIP secara sukarela.
"Jokowi dipecat dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Jokowi bukan mundur, bukan pergi, tapi dipecat karena melanggar AD/ART partai. Jokowi adalah Malin Kundang," ujar Guntur dengan nada tajam.
Dari kubu lawan, Bestari Barus tetap pada pendiriannya bahwa kemenangan Jokowi selama ini adalah berkat dukungan rakyat, bukan semata-mata karena mesin partai PDIP. Ia merasa prihatin dengan sikap PDIP yang dianggapnya gagal berdamai dengan kenyataan politik saat ini.
Dampak dan Implikasi Politik
Konflik terbuka ini menunjukkan adanya keretakan permanen dalam hubungan antara PDIP dan keluarga besar Jokowi. Implikasi dari perseteruan ini diprediksi akan memengaruhi peta koalisi dan dinamika politik nasional ke depan, terutama dalam memperebutkan basis massa pemilih loyal Jokowi.
Bagi PDIP, menjadikan Jokowi sebagai "studi kasus" negatif dalam pengkaderan adalah langkah untuk memperkuat loyalitas kader terhadap ideologi partai di atas figuritas individu. Hal ini bertujuan agar di masa depan, tidak ada lagi kader yang dianggap "membangkang" setelah mendapatkan kekuasaan besar.
Bagi PSI, strategi menempel pada nama besar Jokowi merupakan upaya untuk mengonsolidasi pemilih "Jokowis" yang masih sangat besar di Indonesia. Namun, taktik ini berisiko memicu sentimen negatif dari pemilih yang menginginkan pendidikan politik berbasis program kerja, bukan sekadar benturan narasi antar-tokoh.
Konteks Tambahan: Hubungan yang Kandas
Hubungan antara PDIP dan Jokowi yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade mencapai titik nadir pada Pemilu 2024. Perbedaan arah dukungan politik menjadi pemicu utama yang berujung pada pemecatan Jokowi dari partai yang telah membesarkan namanya tersebut.
Istilah "Malin Kundang" yang dilontarkan Guntur Romli mencerminkan kemarahan mendalam di internal PDIP. Dalam budaya Indonesia, istilah ini merujuk pada sosok anak yang durhaka kepada orang tua yang telah mengasuhnya. Dalam konteks ini, PDIP memposisikan diri sebagai "orang tua" politik yang merasa dikhianati oleh kadernya sendiri.
Di sisi lain, seruan Deddy Sitorus agar para pemimpin PSI berhenti menjadi "kutu loncat" dan mulai membangun partai dengan "keringat dan darah" menunjukkan adanya ketidaksukaan terhadap cara-cara instan dalam berpolitik. Persaingan antara partai senior seperti PDIP dan partai yang lebih muda seperti PSI kini tidak lagi hanya soal ideologi, melainkan sudah merambah ke ranah personal dan sejarah masa lalu.
Dengan tensi yang terus memanas, ruang publik dipastikan akan tetap riuh dengan saling lempar argumen antara kedua kubu ini, terutama saat mendekati momentum-momentum politik penting di masa mendatang.
