masbejo.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pejabat dan kepala daerah yang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa urgensi yang jelas. Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan "absen" langsung terhadap para pejabat yang hadir maupun yang mangkir dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Fakta Utama Peristiwa
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, momen peresmian ini juga menjadi panggung bagi Presiden untuk menyoroti kedisiplinan para pembantunya di pemerintahan dan kepala daerah.
Dalam sambutannya, Presiden secara mendetail membacakan daftar hadir pejabat, mulai dari tingkat menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga bupati dan wali kota. Prabowo secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap pejabat daerah yang tidak hadir, terutama mereka yang sedang berada di luar negeri.
Kronologi dan Momen ‘Absensi’ Pejabat
Acara yang berlangsung di Nganjuk tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi negara. Mengawali pidatonya, Presiden menyapa satu per satu tokoh penting, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Nazamudin, serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi.
Prabowo mencatat ada sekitar 67 nama pejabat penting dalam daftar undangan. Ia mengapresiasi kehadiran hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih, meski beberapa menteri harus absen karena izin khusus.
"Hampir semua menteri hadir, terkecuali yang izin khusus karena ada kegiatan lain," ujar Prabowo Subianto.
Beberapa Menko yang hadir dan disapa langsung antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkopolkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Prof Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Tak hanya eksekutif, Prabowo juga menyapa jajaran legislatif dengan penuh hormat, termasuk para Wakil Ketua Komisi dan anggota DPR RI seperti Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Verrel Bramastya. Dalam momen santai, Presiden sempat berseloroh kepada Verrel mengenai asal-usulnya, yang memicu tawa hadirin.
Instruksi Tegas untuk Mendagri Tito Karnavian
Ketegasan Presiden mulai terlihat saat ia mulai mengabsen para kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Prabowo membacakan daftar Bupati dan Wali Kota yang hadir, mulai dari Bupati Pamekasan, Banyuwangi, hingga Wali Kota Surabaya dan Mojokerto.
Namun, bagi mereka yang namanya tidak tercatat hadir, Presiden memberikan catatan khusus. Ia meminta agar ketidakhadiran tersebut ditelusuri alasannya.
"Baik saudara-saudara, dicatat tadi yang nggak hadir itu ya," tegas Presiden yang disambut tawa namun penuh makna oleh para undangan.
Presiden menekankan bahwa ia mencoba berpikir positif bahwa pejabat yang absen mungkin memiliki agenda yang lebih mendesak. Namun, ia memberikan perhatian khusus pada pejabat yang justru berada di luar negeri saat agenda nasional penting sedang berlangsung.
"Tapi kita berpikir positif pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan kita atau berada di luar negeri. Kalau di luar negeri dicek juga itu biayanya dari mana?" tanya Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden langsung menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian untuk memeriksa perizinan para pejabat tersebut. Ia mempertanyakan apakah prosedur izin ke Presiden atau Mendagri sudah ditempuh dengan benar.
"Ada izin nggak? Sekarang pejabat kalau ke luar negeri harus izin presiden juga nggak ya? Harus izin ya? Izin Mendagri? Coba dicek ya," pungkasnya.
Dampak dan Implikasi bagi Birokrasi
Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan "absen" secara terbuka ini dinilai sebagai sinyal kuat mengenai gaya kepemimpinannya yang mengutamakan kedisiplinan dan akuntabilitas. Instruksi untuk mengecek sumber biaya perjalanan luar negeri pejabat daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengawasan penggunaan anggaran negara (APBD/APBN).
Hal ini juga menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah agar lebih memprioritaskan agenda pembangunan di dalam negeri, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa melalui program seperti Kopdes Merah Putih.
Konteks Tambahan: Penguatan Ekonomi Desa
Peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan kehadiran Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pemerintah ingin memastikan bahwa sinergi lintas lembaga terjalin hingga ke tingkat desa.
Koperasi-koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, yang mana keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan langsung dari para kepala daerah. Oleh karena itu, kehadiran para Bupati dan Wali Kota dalam peresmian ini dianggap krusial oleh Presiden sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah masing-masing.
Dengan adanya instruksi kepada Mendagri, diharapkan ke depannya tidak ada lagi pejabat daerah yang mengabaikan agenda strategis nasional demi kepentingan perjalanan luar negeri yang tidak mendesak.
