masbejo.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah seremoni khidmat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (6/7/2026). Keputusan bersejarah ini diambil sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberagaman keyakinan sekaligus menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Fakta Utama Peristiwa
Penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menandai babak baru dalam sejarah pengakuan negara terhadap para penghayat kepercayaan di Indonesia. Bertempat di kawasan TMII, Fadli Zon menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah.
Acara penetapan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), organisasi payung yang menaungi lebih dari 100 organisasi penghayat kepercayaan di seluruh tanah air. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Agama juga turut hadir, menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menjaga harmoni kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Dalam pidatonya, Fadli Zon menekankan bahwa penetapan ini merupakan implementasi nyata dari Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Kronologi atau Detail Kejadian
Proses lahirnya Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ternyata melalui jalan panjang yang berliku. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, mengungkapkan bahwa usulan ini sebenarnya sudah diajukan oleh MLKI sejak tahun 2005.
Selama lebih dari dua dekade, para penghayat kepercayaan memperjuangkan adanya satu hari khusus yang menjadi simbol eksistensi dan kontribusi mereka terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pembahasan intensif dilakukan oleh para tokoh penghayat bersama Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
Pemilihan tanggal 13 Juli sendiri tidak dilakukan secara sembarang, melainkan memiliki akar historis yang sangat kuat dengan proses pembentukan negara Indonesia. Tanggal tersebut merujuk pada momen krusial dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.
Pada tanggal 13 Juli 1945, berlangsung rapat besar yang membahas batang tubuh konstitusi negara. Dalam rapat tersebut, para pendiri bangsa merumuskan fondasi dasar mengenai bagaimana negara ini akan berdiri di atas keberagaman, termasuk dalam hal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pernyataan atau Fakta Penting
Fadli Zon menyatakan bahwa penetapan ini adalah pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi toleransi dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara tanpa terkecuali.
"Penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara," ujar Fadli Zon di hadapan para tokoh MLKI.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap warga negara memiliki ruang yang setara. Hal ini mencakup hak untuk menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, hingga mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang.
"Hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan," tambah Fadli.
Mengenai status tanggal 13 Juli sebagai hari libur nasional, Fadli Zon memberikan penjelasan yang realistis. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan untuk menjadikannya hari libur nasional (tanggal merah). Namun, ia membuka peluang untuk menjadikannya sebagai hari libur fakultatif di masa depan.
"Meskipun kalau ditawarkan pasti banyak yang mau, tapi liburnya mungkin nanti kalau ada diperjuangkan itu bisa saja fakultatif gitu ya," ucapnya menanggapi aspirasi masyarakat.
Dampak atau Implikasi
Penetapan ini membawa dampak signifikan bagi ribuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Secara psikologis dan sosiologis, hal ini memperkuat posisi tawar mereka sebagai bagian sah dari entitas budaya dan spiritual bangsa yang dilindungi undang-undang.
Secara administratif, keputusan ini mempertegas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya hari peringatan resmi, pemerintah pusat maupun daerah kini memiliki landasan lebih kuat untuk mengalokasikan program-program pelestarian nilai-nilai kepercayaan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.
Bagi MLKI, penetapan ini adalah kemenangan diplomasi kebudayaan yang telah mereka perjuangkan selama 21 tahun. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir diskriminasi terhadap para penghayat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pelayanan publik.
Selain itu, langkah ini juga memperkuat citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang konsisten dalam menjaga pluralisme dan kebebasan berkeyakinan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.
Konteks Tambahan
Penting untuk dipahami bahwa pengakuan terhadap penghayat kepercayaan telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tonggak sejarah lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 yang memperbolehkan penganut kepercayaan mengisi kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga.
Penetapan Hari Kepercayaan pada 13 Juli ini melengkapi pengakuan legal-formal tersebut dengan pengakuan simbolis-kultural. Dengan mengaitkannya pada sejarah BPUPKI, pemerintah ingin menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen asli dan integral dari jati diri bangsa Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan diproklamirkan.
Langkah Fadli Zon ini juga dipandang sebagai upaya untuk mempererat kohesi sosial. Di tengah tantangan polarisasi, pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas spiritual dianggap sebagai langkah strategis untuk merawat "tenun kebangsaan" yang menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Ke depannya, Kementerian Kebudayaan berencana untuk menjadikan peringatan 13 Juli sebagai momentum tahunan untuk menggelar festival budaya dan dialog antar-keyakinan guna memperkaya khazanah pemikiran spiritual di Indonesia.
