masbejo.com – Pemerintah Kota Surabaya menargetkan penuntasan 7.196 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga tahun 2027 mendatang melalui skema kolaborasi lintas sektor yang melibatkan APBD, sektor swasta, dan pemerintah pusat.
Fakta Utama Peristiwa
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam penataan kawasan permukiman di Jawa Timur. Dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall pada Selasa (9/6), Surabaya berhasil menyabet Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen finansial dan manajerial Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk menyentuh kebutuhan dasar warga, yakni hunian yang layak. Berdasarkan data terbaru, terdapat 7.196 unit rumah yang masuk dalam daftar penanganan, di mana pemkot menargetkan seluruh persoalan ini rampung 100 persen dalam dua tahun ke depan.
Kronologi dan Detail Rencana Penuntasan
Langkah strategis telah disusun secara sistematis oleh Pemkot Surabaya. Untuk tahun 2026, target perbaikan dipatok sebanyak 3.242 unit rumah. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai sumber pendanaan yang dikoordinasikan secara terpadu.
Rinciannya, sebanyak 2.240 unit akan dibiayai langsung melalui APBD Kota Surabaya. Sementara itu, 1.002 unit lainnya akan ditangani melalui pendanaan non-APBD atau dukungan Corporate Social Responsibility (CSR). Tak hanya itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengalir sebanyak 200 unit lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Setelah fase 2026 selesai, sisa sebanyak 3.896 unit akan dirampungkan pada tahun 2027. Dengan pembagian beban kerja yang terukur ini, Eri Cahyadi optimistis bahwa pada akhir 2027, Surabaya akan benar-benar terbebas dari masalah rumah tidak layak huni.
Pernyataan dan Fakta Penting
Dalam keterangannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari filosofi gotong royong. Ia menegaskan bahwa kekuatan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga sinergi dengan pihak eksternal menjadi kunci akselerasi.
"Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadi satu kesatuan besar," ujar Eri Cahyadi pada Selasa (23/6/2026).
Kolaborasi masif ini melibatkan sejumlah lembaga dan korporasi besar, di antaranya:
- Yayasan Buddha Tzu Chi
- Ciputra
- Pakuwon
- Baznas Surabaya
- Bangga Surabaya Peduli
- Nurul Hayat
Di sisi teknis, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian, menjelaskan bahwa fokus perbaikan mencakup empat komponen utama bangunan: atap, lantai, dinding, dan jamban (sanitasi). Hal ini bertujuan untuk memastikan rumah tidak hanya kokoh secara struktur, tetapi juga sehat bagi penghuninya.
Kriteria Penerima dan Aspek Legalitas
Pemkot Surabaya menerapkan aturan ketat terkait siapa yang berhak menerima bantuan Rutilahu ini. Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak memicu masalah hukum di kemudian hari. Adapun kriteria penerima manfaat adalah:
- Warga yang memiliki KTP Surabaya.
- Masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (data desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN).
- Memiliki status lahan yang sah (memiliki sertifikat, alas hak, atau izin pemakaian tanah/IPT).
- Lahan tidak dalam sengketa dan bukan merupakan lahan ilegal.
Iman Kristian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan perbaikan pada bangunan yang berdiri di atas tanah ilegal. "Alas haknya harus jelas dulu, tidak boleh di tanah ilegal," tegasnya. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap administrasi pertanahan dan perlindungan aset.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat
Program Rutilahu ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perbaikan fisik bangunan. Dengan memperbaiki rumah-rumah di kawasan padat, Pemkot Surabaya secara langsung sedang melakukan reduksi terhadap kawasan kumuh di Kota Pahlawan.
Secara kesehatan, perbaikan pada aspek pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan sanitasi (jamban) akan meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan. Rumah yang sebelumnya berlantai tanah dan lembap diubah menjadi hunian yang kering, bersih, dan sehat.
Secara ekonomi, keterlibatan sektor swasta melalui CSR menunjukkan kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap transparansi pengelolaan program sosial di Surabaya. Hal ini menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi kota juga dirasakan manfaatnya oleh warga di lapisan terbawah.
Konteks Tambahan: Sinergi Pusat dan Daerah
Dukungan dari Kementerian PKP melalui program BSPS sebanyak 200 unit pada tahap awal menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Iman Kristian menyebutkan bahwa jumlah bantuan dari pusat ini masih berpotensi bertambah sesuai dengan kebijakan dan alokasi anggaran nasional di masa mendatang.
Ke depan, DPRKPP Surabaya terus membuka pintu bagi lebih banyak perusahaan dan lembaga sosial untuk berpartisipasi. Semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat, maka beban APBD dapat ditekan, dan jangkauan bantuan dapat diperluas ke lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Dengan target yang jelas dan dukungan dana yang terdiversifikasi, Surabaya sedang menuju standar baru sebagai kota metropolitan yang tidak hanya megah di pusat kota, tetapi juga manusiawi di gang-gang permukiman warganya. Penuntasan 7.196 unit Rutilahu pada 2027 akan menjadi milestone penting dalam sejarah pembangunan sosial di Surabaya.
