masbejo.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyusul kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Tragedi yang merenggut nyawa belasan penumpang ini dinilai sebagai bukti nyata kegagalan sistem keselamatan perkeretaapian nasional yang seharusnya sudah berbasis teknologi mutakhir.
Fakta Utama Peristiwa
Kecelakaan hebat terjadi di lintasan Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek dan rangkaian KRL Commuter Line. Peristiwa tragis ini mengakibatkan sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban tewas dilaporkan merupakan penumpang perempuan, sebuah fakta yang memicu keprihatinan mendalam terkait standar keamanan gerbong khusus.
Mufti Anam menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan cerminan dari tata kelola keselamatan yang rapuh. Menurutnya, transportasi kereta api yang selama ini menjadi kebanggaan publik karena ketepatan waktunya, justru menyimpan celah fatal yang tidak bisa ditoleransi di era digital saat ini.
Kronologi dan Detail Kejadian
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian peristiwa bermula ketika sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan sebidang yang lokasinya tidak jauh dari Stasiun Bekasi Timur. Akibat insiden tersebut, KRL terpaksa berhenti di stasiun untuk menunggu penanganan lebih lanjut.
Nahas, di saat KRL sedang berhenti, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah yang sama dan menghantam bagian belakang KRL. Muncul dugaan kuat adanya kegagalan sistem persinyalan, di mana masinis KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan tidak menerima sinyal atau peringatan mengenai keberadaan KRL yang sedang berhenti di depannya.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error," ujar Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).
Kritik Pedas Legislator: Privilese vs Nyawa Rakyat
Sebagai mitra kerja KAI di Komisi VI, Mufti Anam mengaku sangat kecewa. Ia menyoroti posisi PT KAI yang selama ini sangat diistimewakan oleh negara melalui berbagai fasilitas dan perlindungan regulasi.
Beberapa poin privilese yang disoroti antara lain:
- Kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
- Subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bernilai triliunan rupiah.
- Penugasan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Perlindungan regulasi yang membuat KAI nyaris tidak memiliki kompetitor di sektor transportasi rel.
"Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," tegas legislator asal Jawa Timur tersebut. Ia menilai investasi besar-besaran pada infrastruktur fisik seperti rel dan stasiun megah tidak diimbangi dengan penguatan sistem manajemen risiko dan teknologi keselamatan.
Kegagalan Sistem Keamanan Berlapis
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah belum optimalnya penerapan sistem pengamanan berlapis di Indonesia. Mufti Anam membandingkan standar keselamatan di luar negeri yang sudah menggunakan sistem otomatis untuk meminimalisir kesalahan manusia.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia?" tanyanya retoris.
Ia mendesak agar tidak boleh ada lagi kereta yang beroperasi tanpa perlindungan digital, terutama di jalur-jalur padat seperti wilayah Jabodetabek. Menurutnya, keselamatan penumpang tidak boleh dikorbankan demi mengejar target orientasi bisnis atau sekadar ketepatan waktu.
Desakan Mundur dan Audit Independen
Menyikapi tragedi ini, Mufti Anam mendesak dilakukan langkah-langkah radikal sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ia meminta agar investigasi tidak hanya dilakukan secara internal oleh pihak KAI, melainkan melalui audit investigatif menyeluruh dan independen.
"Harus dibuka secara transparan ke publik di mana titik kegagalannya, apakah sistem sinyal, SOP, atau human error," katanya.
Lebih jauh, ia menuntut konsekuensi tertinggi bagi jajaran direksi. "Jika terbukti human error, kami minta Dirut dan pemimpin level tertinggi lainnya untuk bertanggungjawab dan mundur. Tidak cukup dengan minta maaf dan evaluasi," tegasnya.
Evaluasi Gerbong Perempuan dan Perlintasan Ilegal
Tragedi ini juga membuka mata publik mengenai desain keamanan rangkaian kereta. Mengingat seluruh korban tewas adalah perempuan, Mufti meminta KAI mengevaluasi total komposisi gerbong berbasis risiko. Standar desain harus mempertimbangkan crash safety agar penumpang terlindungi secara maksimal saat terjadi benturan.
Selain masalah teknis di atas rel, faktor eksternal seperti perlintasan sebidang ilegal juga menjadi sorotan. Adanya taksi yang tertemper sebelum kecelakaan utama menunjukkan bahwa perlintasan tidak resmi masih menjadi ancaman nyata.
"Di era serba teknologi, menurut saya sangat keterlaluan masih membiarkan ada palang pintu ilegal ini. Semua perlintasan wajib dipetakan dan diamankan, resmi dijaga atau dilengkapi palang otomatis," pungkasnya. Ia mendesak agar seluruh perlintasan ilegal ditutup permanen atau diproteksi dengan sistem sensor dan alarm peringatan digital guna mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
