masbejo.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan guna mencegah ketimpangan ekonomi yang tajam antara wilayah provinsi dengan kabupaten dan kota di bawahnya.
Fakta Utama Peristiwa
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan atensi khusus terhadap arah pembangunan di Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kemajuan pesat di tingkat provinsi tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan yang merata di seluruh kabupaten dan kota.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Acara tersebut berlangsung di Shangri-La Hotel, Surabaya, pada Selasa (14/4/2026).
Ribka Haluk mengingatkan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat daerah paling bawah adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mikro. Tanpa adanya keselarasan perencanaan, potensi ketimpangan sosial dan ekonomi dikhawatirkan akan menjadi bom waktu di masa depan.
Kronologi atau Detail Kejadian
Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Jawa Timur tersebut, Ribka Haluk memaparkan evaluasi mendalam mengenai performa pembangunan di wilayah tersebut. Ia menyoroti dinamika pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang impresif, Wamendagri melihat adanya risiko disparitas. Ia mewanti-wanti agar pemerintah provinsi tidak berjalan sendiri dalam mencapai target-target pembangunan tanpa melibatkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota secara terintegrasi.
"Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan," tegas Ribka Haluk di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa perencanaan untuk tahun 2027 harus sudah mulai memetakan potensi-potensi lokal di setiap daerah agar bisa dikoneksikan dengan visi besar provinsi. Hal ini bertujuan agar kue pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu.
Pernyataan atau Fakta Penting
Salah satu poin krusial yang disampaikan Ribka Haluk adalah mengenai penguatan peran Gubernur. Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur memiliki posisi strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Peran ini bukan sekadar administratif, melainkan memiliki fungsi pengawasan dan koordinasi untuk memastikan seluruh kebijakan nasional dapat terimplementasi dengan baik hingga ke level desa. Ribka meminta Gubernur Jawa Timur untuk memastikan fungsi koordinasi ini berjalan maksimal demi pemerataan ekonomi.
Selain itu, Wamendagri memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur yang terus menunjukkan tren positif. Ia menilai kekompakan antara jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim sudah berada di jalur yang benar.
"Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, salah satu adalah bagaimana kita ingin ada bonus demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah. Tinggal kita bonus demografi untuk provinsi-provinsi lainnya kita tunggu," imbuhnya.
Namun, di tengah berbagai pujian tersebut, Ribka Haluk memberikan catatan kritis terkait satu pekerjaan rumah (PR) besar yang masih menghantui Jawa Timur, yakni angka pengangguran. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan IPM sangat baik, masalah ketersediaan lapangan kerja yang merata tetap harus menjadi prioritas utama dalam RKPD 2027.
Dampak atau Implikasi
Arahan Wamendagri ini memiliki implikasi langsung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Jawa Timur. Dengan adanya penekanan pada sinkronisasi, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bekerja dalam silo-silo atau ego sektoral.
Secara ekonomi, jika sinkronisasi ini berhasil, Jawa Timur diproyeksikan akan semakin kokoh sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan slogan ‘Jatim Gerbang Baru Nusantara‘. Slogan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan visi untuk menjadikan Jawa Timur sebagai hub utama logistik dan ekonomi bagi wilayah Indonesia Timur.
Jika ketimpangan dapat ditekan dan angka pengangguran berhasil dikurangi melalui perencanaan yang matang, maka Jawa Timur akan menjadi model ideal bagi provinsi lain dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, jika peringatan Wamendagri diabaikan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin di daerah.
Konteks Tambahan
Penting untuk dipahami bahwa posisi Jawa Timur dalam peta ekonomi nasional sangatlah vital. Sebagai provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar kedua di Indonesia, stabilitas di Jatim sangat memengaruhi stabilitas nasional.
Langkah Kemendagri melalui Ribka Haluk untuk turun langsung dalam Musrembang ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan setiap daerah memiliki napas yang sama dengan visi pembangunan nasional. Fokus pada tahun 2027 menjadi sangat relevan karena merupakan periode krusial dalam transisi kepemimpinan dan keberlanjutan program-program strategis nasional.
Dengan menyoroti masalah pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang baik, Kemendagri sebenarnya sedang mendorong Jawa Timur untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Pertumbuhan tidak boleh hanya bersifat kuantitatif, tetapi harus kualitatif—artinya, pertumbuhan tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran Bupati serta Wali Kota untuk menerjemahkan arahan tersebut ke dalam program kerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
