Ringkasan Peristiwa
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyarankan penerapan metode ‘first come first in’ (FCFI) di pelabuhan untuk mengatasi potensi penumpukan kendaraan saat puncak arus mudik Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026. Usulan ini bertujuan memberikan fleksibilitas dalam penyeberangan, tidak terpaku pada jadwal tiket, guna mempercepat pergerakan pemudik dan mengurai kemacetan.
Latar Belakang dan Konteks
Saran strategis tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta, pada Senin, 2 Maret 2026. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap prediksi lonjakan volume kendaraan yang melampaui kapasitas ruang tunggu pelabuhan, sebuah masalah krusial yang kerap menghambat kelancaran arus mudik. Kapolri menekankan pentingnya kebijakan yang memungkinkan pemudik yang tiba lebih awal untuk segera diseberangkan, menghindari kemacetan parah yang sering terjadi di masa mudik sebelumnya.
Kronologi Kejadian
Dalam rapat koordinasi tersebut, Jenderal Sigit secara spesifik meminta para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi FCFI. Ia menjelaskan bahwa keterikatan pada jadwal tiket yang kaku dapat memperparah penumpukan, terutama saat volume kendaraan membludak di puncak arus mudik. Fleksibilitas dalam pemuatan kendaraan ke kapal dianggap krusial untuk mengurai kepadatan.
Selain masalah manajemen tiket, Kapolri juga memaparkan skema indikator situasi di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ untuk memandu pengaturan arus kendaraan. Indikator ini meliputi:
- Situasi Hijau: Antrean kendaraan dalam keadaan normal di dalam area dermaga.
- Situasi Kuning: Antrean kendaraan sudah mencapai SPBU Cikuasa Atas.
- Situasi Merah: Antrean kendaraan sudah mencapai Gerbang Tol Merak.
Poin Penting
Untuk mendukung kelancaran di pelabuhan, Jenderal Sigit juga menginstruksikan penguatan buffer zone atau kantong parkir tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan penyeberangan akibat faktor cuaca ekstrem yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih akan terjadi hingga Maret 2026.
Di sisi lain, Kapolri mewajibkan adanya pemeriksaan kesehatan ketat bagi nakhoda dan kru kapal, termasuk tes urine. Hal ini untuk memastikan mereka bebas dari pengaruh narkoba dan alkohol demi keselamatan pelayaran.
Jenderal Sigit menambahkan, Operasi Ketupat 2026 akan mengerahkan 161.243 personel gabungan untuk mengawal 143,9 juta pemudik. Personel gabungan ini terdiri dari 89.228 personel Polri dan 72.015 personel dari instansi terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga organisasi masyarakat. Polri akan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan semangat pelayanan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan digelar pada 12 Maret mendatang.
Dampak dan Implikasi
Penerapan metode ‘first come first in’ berpotensi signifikan mengurangi waktu tunggu pemudik di pelabuhan, sekaligus meminimalkan risiko kemacetan panjang di jalur akses. Kebijakan ini memerlukan koordinasi erat antarlembaga, terutama dalam hal manajemen tiket dan kapasitas kapal, untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil. Implikasi lainnya adalah peningkatan keselamatan pelayaran melalui pemeriksaan kesehatan kru, serta kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu jadwal penyeberangan.
Pernyataan Resmi
"Khususnya di puncak arus mudik, kami menyarankan agar kita menggunakan metode first come first in. Karena kalau kita melihat dari kapan dia membeli tiket kapal dan kemudian harus masuk sesuai dengan tanggal yang ada di tiket, ini juga akan mengakibatkan terjadinya potensi penumpukan," ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan, "Jadi di puncak arus mudik, kami mohon izin kepada stakeholder terkait, siapa yang datang duluan dia langsung masuk kapal. Oleh karena itu mohon juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyeberangan."
Jenderal Sigit juga menegaskan, "Kita juga menghadapi potensi cuaca hujan yang kemungkinan bisa membuat gangguan terhadap jalur penyeberangan dan ini mengakibatkan penumpukan. Ini harus dikelola dengan baik melalui diskresi di lapangan."
Perkembangan Selanjutnya
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Selain itu, hadir pula Waasops Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, hingga jajaran Direktur Utama BUMN seperti Pertamina, Jasa Marga, dan Jasa Raharja. Rapat ini diikuti oleh 302 peserta secara tatap muka, termasuk 28 Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dan 36 Kapolda dari seluruh Indonesia.
Dalam struktur Operasi Ketupat 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertindak sebagai Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Bijakops), didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakil Penanggung Jawab. Secara teknis, operasi ini akan dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho selaku Kepala Operasi Pusat (Kaopspus). Seluruh pejabat Operasi Ketupat 2026 hadir dalam Rakor ini, sementara para Kapolres dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat daerah mengikuti jalannya rakor secara virtual. Implementasi kebijakan FCFI dan persiapan Operasi Ketupat 2026 akan menjadi fokus utama dalam beberapa waktu ke depan, dengan Gelar Pasukan dijadwalkan pada 12 Maret.
