masbejo.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menggratiskan 103 sekolah swasta di Ibu Kota sebagai solusi konkret mengatasi angka putus sekolah dan fenomena ijazah tertahan akibat tunggakan biaya.
Fakta Utama Peristiwa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp 253,6 miliar untuk mendanai program sekolah swasta gratis. Program ini menyasar 103 sekolah swasta yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi warga yang tinggal di zona yang belum terjangkau oleh keberadaan sekolah negeri. Fokus utama dari program ini adalah memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang terpaksa berhenti sekolah karena kendala ekonomi.
Basri Baco menilai bahwa kebijakan ini bukan sekadar program populis, melainkan kebutuhan mendesak bagi warga Jakarta. Menurutnya, masalah ijazah yang tertahan di sekolah swasta karena orang tua tidak mampu melunasi tunggakan adalah persoalan menahun yang harus segera diakhiri.
Kronologi atau Detail Kejadian
Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Basri Baco saat membuka diskusi publik mengenai masa depan pendidikan Jakarta di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, pada Jumat (15/5/2026). Dalam forum tersebut, Baco yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, membedah kaitan erat antara kualitas pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat.
Baco menjelaskan bahwa di Komisi E DPRD DKI Jakarta, terdapat konsensus bahwa pendidikan adalah variabel utama yang menentukan tingkat ekonomi seseorang di masa depan. Jika akses pendidikan terhambat, maka rantai kemiskinan di Jakarta akan sulit diputus.
Lebih lanjut, ia menyoroti ambisi besar Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang status Ibu Kota. Menurutnya, predikat kota global akan menjadi sia-sia jika kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya masih tertinggal akibat rendahnya tingkat partisipasi sekolah.
Pernyataan atau Fakta Penting
Dalam orasinya, Basri Baco menekankan bahwa sekolah swasta gratis adalah satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal untuk menyelesaikan carut-marut pendidikan di Jakarta.
"Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi," tegas Basri Baco dengan nada lugas.
Ia juga memaparkan beberapa poin krusial terkait kondisi pendidikan di lapangan:
- Masih banyak anak Jakarta yang berhenti sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil.
- Fenomena ijazah tertahan di sekolah swasta menjadi beban psikologis dan administratif bagi lulusan yang ingin mencari kerja.
- Sekolah swasta gratis menjadi jembatan bagi warga di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.
Selain itu, Baco menegaskan posisi politik Partai Golkar terhadap kepemimpinan Pramono Anung. Ia menyebut bahwa Golkar memiliki "gen pemerintah" yang selalu mendukung kebijakan pro-rakyat. "Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan," tambahnya.
Dampak atau Implikasi
Implementasi program sekolah swasta gratis ini diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi lanskap sosial-ekonomi Jakarta:
1. Penghapusan Tunggakan Ijazah: Dengan skema sekolah gratis, beban biaya pendidikan di 103 sekolah tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi kasus ijazah siswa yang disandera oleh pihak sekolah karena masalah biaya.
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS): Anak-anak dari keluarga prasejahtera kini memiliki pilihan sekolah yang lebih luas tanpa harus terpaku pada kuota sekolah negeri yang terbatas.
3. Percepatan Jakarta Menuju Kota Global: Dengan standar pendidikan yang lebih merata, Jakarta dapat menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif untuk bersaing di level internasional, sesuai dengan visi kota global.
4. Stabilitas Politik Daerah: Dukungan dari tokoh kunci DPRD seperti Basri Baco dan Partai Golkar memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan pendidikan Pramono Anung memiliki legitimasi politik yang solid, sehingga eksekusi anggaran di lapangan diharapkan berjalan tanpa hambatan berarti.
Konteks Tambahan
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, memberikan rincian teknis mengenai alokasi dana tersebut. Total anggaran sebesar Rp 253.625.139.600 telah disiapkan untuk memastikan operasional 103 sekolah swasta tersebut berjalan lancar tanpa memungut biaya dari orang tua murid.
Nahdiana menjelaskan bahwa pemilihan 103 sekolah swasta ini tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat kriteria ketat yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan agar program ini tepat sasaran.
"Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI," ujar Nahdiana.
Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan distribusi sekolah negeri yang selama ini menjadi kendala dalam sistem zonasi. Dengan menjadikan sekolah swasta tertentu sebagai mitra pemerintah yang "digratiskan", Pemprov DKI Jakarta secara efektif menambah daya tampung siswa tanpa harus membangun gedung sekolah baru dalam waktu singkat.
Program ini diharapkan menjadi pilot project yang nantinya bisa dikembangkan ke lebih banyak sekolah swasta lainnya di Jakarta, guna memastikan keadilan pendidikan bagi seluruh warga Ibu Kota.
