Kepercayaan Publik Polri Tembus 82,4%, DPR: Modal Kuat Jadi Pengayom

masbejo.com – Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatatkan kenaikan signifikan hingga menyentuh angka 82,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas. Capaian ini mendapat apresiasi tinggi dari parlemen yang menilai tren positif tersebut sebagai modal krusial bagi korps bhayangkara untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang humanis dan profesional.

Fakta Utama Peristiwa

Berdasarkan data yang dirilis oleh Litbang Kompas, mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan keyakinannya terhadap kinerja Polri di masa depan. Angka 82,4 persen ini menunjukkan lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 76,2 persen. Dengan kenaikan lebih dari 6 persen dalam setahun, Polri dinilai berhasil memulihkan citra dan membuktikan efektivitas kinerjanya di mata masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal kuat bahwa masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pelayan publik.

Kronologi dan Detail Survei

Survei Litbang Kompas ini dilakukan dalam rentang waktu 9 hingga 18 April 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara tatap muka yang melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Berikut adalah detail teknis pengambilan sampel yang dilakukan:

  • Metode: Pencuplikan sistematis bertingkat (multistage random sampling).
  • Cakupan: 38 provinsi di Indonesia.
  • Margin of Error: Sekitar 2,83 persen.
  • Tingkat Kepercayaan: 95 persen.

Dalam survei tersebut, responden diajukan pertanyaan mendasar mengenai keyakinan mereka terhadap kinerja Polri di masa mendatang. Hasilnya sangat dominan:

  1. 82,4% responden menjawab Yakin.
  2. 12,1% responden menjawab Tidak Yakin.
  3. 5,5% responden menjawab Tidak Tahu.
Terkait:  PSI Sebut PDIP Sakit Hati Mendalam Ditinggal Jokowi, Balas Tudingan Guntur Romli Soal Pemecatan

Data ini mengonfirmasi bahwa optimisme publik terhadap institusi kepolisian sedang berada pada titik yang sangat baik.

Pernyataan dan Apresiasi Komisi III DPR

Menanggapi hasil survei tersebut, Dede Indra Permana Soediro memberikan apresiasi mendalam kepada pucuk pimpinan Polri. Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, ia menyampaikan penghargaan kepada Kapolri, Wakapolri, serta seluruh jajaran kepolisian baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami Pimpinan Komisi III tentu mengapresiasi capaian ini. Penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran yang terus bekerja menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat tanpa lelah," ujar Dede dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Namun, Dede juga mengingatkan bahwa apresiasi ini tidak akan melonggarkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi cambuk bagi Polri untuk bekerja lebih keras lagi.

"Polri harus terus hadir sebagai pengayom masyarakat. Bukan hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu memberi rasa aman, dekat dengan rakyat, mendengar aspirasi, dan melayani semua kalangan secara humanis serta profesional," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dampak dan Implikasi bagi Stabilitas Nasional

Meningkatnya kepercayaan publik dipandang sebagai modal sosial yang sangat berharga. Menurut Dede, kepercayaan ini akan berdampak langsung pada berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari keamanan hingga ekonomi.

Beberapa poin penting terkait implikasi kinerja Polri meliputi:

  • Stabilitas Ekonomi: Keamanan yang terjamin menjadi kunci utama dalam mendukung iklim investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
  • Dinamika Sosial Politik: Polri berperan vital dalam mengawal stabilitas sosial, terutama di tengah dinamika politik yang kerap memanas.
  • Keadilan Hukum: Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika penegakan hukum dilakukan secara adil, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Terkait:  Kapolda Banten Tegaskan Arus Mudik Ciwandan Terkendali

"Peran Polri sangat luas. Semua tugas itu harus dilakukan dengan independensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat," tambah Dede.

Konteks Tambahan: Sejarah dan Kedekatan Emosional

Dalam kesempatan tersebut, Dede Indra Permana Soediro juga membawa perspektif historis mengenai hubungan antara PDI Perjuangan dan institusi Polri. Ia mengingatkan bahwa hubungan ini bukan sekadar relasi kelembagaan formal, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam menjaga kedaulatan republik.

Salah satu momen heroik yang disinggung adalah peristiwa pada 14 Mei 1962, saat pelaksanaan Sholat Idul Adha. Kala itu, anggota kepolisian melakukan aksi penyelamatan yang sangat berisiko terhadap Presiden pertama RI, Bung Karno, dari upaya percobaan pembunuhan.

"Kita tidak boleh melupakan sejarah. Ada masa ketika kepolisian hadir menjaga Bung Karno dalam situasi yang tidak mudah. Hal ini menjadi catatan sejarah bagian dari pengabdian aparat kepolisian kepada negara dan rakyat," ungkapnya.

Menurutnya, nilai-nilai pengabdian tersebut terus berlanjut hingga generasi kepemimpinan saat ini, termasuk di masa Puan Maharani. Titik temu antara partai dan Polri terletak pada garis besar perjuangan yang sama: menjaga negara, menjaga rakyat, dan memastikan keberlanjutan cita-cita kebangsaan.

Harapan ke Depan

Menutup pernyataannya, Dede berharap agar Polri tidak cepat berpuas diri dengan angka 82,4 persen tersebut. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional, siber, dan dinamika sosial yang cepat berubah.

"Kepercayaan rakyat adalah modal yang sangat besar. Karena itu, Polri harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Polri yang kuat adalah Polri yang dipercaya rakyat, dicintai rakyat, dan benar-benar hadir sebagai pengayom masyarakat," pungkasnya.

Dengan hasil survei Litbang Kompas ini, Polri kini memiliki landasan legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk terus melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh pelosok negeri.