Ringkasan Peristiwa
BPJS Ketenagakerjaan secara aktif memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal melalui pendekatan berbasis komunitas. Inisiatif ini melibatkan pengurus RT/RW serta komunitas rumah ibadah untuk menjangkau masyarakat di lingkungan tempat tinggal dan aktivitas mereka. Penyerahan kartu kepesertaan dan santunan Jaminan Kematian (JKM) menjadi penanda komitmen tersebut di Jakarta Timur.
Latar Belakang dan Konteks
Perluasan perlindungan ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak pekerja informal masih rentan dan seringkali belum terlindungi program jaminan sosial. Pendekatan komunitas dianggap strategis karena pekerja informal seringkali berinteraksi erat dengan lingkungan sosial terdekat mereka, seperti tetangga, pedagang, dan pengurus lingkungan. Pemerintah juga mendukung upaya ini dengan kebijakan keringanan iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Kronologi Kejadian
Komitmen BPJS Ketenagakerjaan diwujudkan melalui kegiatan simbolis di Perumahan Eramas 2000, Jakarta Timur, pada Senin, 9 Maret 2026. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, secara langsung menyerahkan kartu kepesertaan kepada pekerja informal. Pada kesempatan yang sama, santunan Jaminan Kematian juga diserahkan kepada tiga ahli waris peserta yang telah meninggal dunia.
Poin Penting
- Saiful Hidayat menegaskan bahwa layanan jaminan sosial ketenagakerjaan kini tidak hanya tersedia di kantor layanan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat melalui strategi "jemput bola".
- Pendekatan komunitas, termasuk lingkungan RT/RW dan rumah ibadah seperti masjid, dianggap sebagai simpul penting untuk membangun kesadaran dan menjangkau pekerja secara lebih luas.
- Santunan Jaminan Kematian sebesar Rp 42 juta diberikan kepada ahli waris Almarhum Suswoyo dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Duren Sawit, Almarhum Hadi Alamsyah pengurus RT/RW Kelurahan Pondok Kelapa, serta Almarhumah Ratna yang berprofesi sebagai pedagang.
- Pemerintah telah memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025.
- Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Jakarta Timur M. Anwar, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Swartoko dan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Kepesertaan Agung Nugroho, Direktur Pelayanan Trisna Sonjaya, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yuslian, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran Muhammad Romdhoni, bersama tokoh masyarakat dan pengurus setempat.
Dampak dan Implikasi
Strategi ini berpotensi meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat jaring pengaman sosial. Peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial di tingkat komunitas diharapkan dapat mendorong partisipasi lebih luas. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas juga dapat menjadi model bagi wilayah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan rumah ibadah tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga pelayanan sosial.
Pernyataan Resmi
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan bahwa layanan jaminan sosial kini tidak hanya tersedia di kantor, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan lebih banyak pekerja terlindungi. Ia menekankan pentingnya pendekatan komunitas untuk menjangkau pekerja yang rentan dan belum terlindungi, serta mengajak pekerja memanfaatkan keringanan iuran yang diberikan pemerintah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan dan menegaskan tanggung jawab moral pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat di masa depan. Ia berharap kolaborasi ini dapat diperluas dan menjadi model bagi wilayah lain.
Senada dengan hal itu, Ketua DKM Masjid Al Akbar, Deden Edi Soetrisna, menyampaikan bahwa pengurus masjid mendorong perlindungan jaminan sosial bagi pelayan masyarakat, termasuk imam, marbot, guru ngaji, serta perangkat RT dan RW, dalam program BPJS Ketenagakerjaan segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial bagi masyarakat.
Perkembangan Selanjutnya
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan akan terus memperluas jangkauan program ini ke berbagai komunitas dan wilayah lain di Indonesia, mengadopsi model pendekatan berbasis komunitas yang terbukti efektif. Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam mencapai target perlindungan pekerja informal yang lebih komprehensif. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 juga akan terus dipantau untuk memastikan pemanfaatan keringanan iuran secara optimal, guna mendorong partisipasi lebih banyak pekerja informal dalam program jaminan sosial.
