masbejo.com – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar diskusi mendalam guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang kian mengkhawatirkan hingga mendekati level Rp 17.700 per dolar AS. Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan berhenti mengeluarkan narasi yang menganggap enteng situasi ekonomi saat ini.
Fakta Utama Peristiwa
Kondisi ekonomi Indonesia kini berada dalam fase krusial yang memicu perhatian serius dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga investor global. Nilai tukar rupiah terpantau mengalami depresiasi tajam hingga menyentuh angka psikologis baru yang mengancam stabilitas makroekonomi nasional.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial’ yang digelar di Cibubur, Kota Bekasi, Selasa (2/6/2026), MPR RI menyoroti pentingnya kredibilitas pemerintah. Tifatul Sembiring menyatakan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan publik yang dikeluarkan akan menjadi parameter bagi investor asing dalam menilai soliditas ekonomi Indonesia.
Situasi ini diperparah oleh sentimen global, termasuk ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia hingga di atas 100 USD per barel. Namun, para ahli mengingatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar faktor eksternal, melainkan adanya krisis kepercayaan domestik yang harus segera dibenahi.
Kronologi dan Analisis Pelemahan Rupiah
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan data yang menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir, rupiah telah melemah sebesar 7,29 persen terhadap dolar AS. Angka ini mencerminkan performa yang buruk karena rupiah terdepresiasi terhadap 86 persen mata uang dunia, termasuk hampir seluruh mata uang utama di Asia.
Secara rinci, rupiah melemah 15,87 persen terhadap dolar Australia, 11 persen terhadap yuan Tiongkok, dan bahkan kalah 1,58 persen dari rupee India. Data ini mematahkan narasi pemerintah yang sering kali berlindung di balik alasan krisis global. Menurut Wijayanto, jika rupiah melemah terhadap hampir semua mata uang, maka masalah utamanya berada di dalam negeri, bukan di pasar global.
Kondisi ini juga berdampak langsung pada pasar modal. Bursa saham domestik dilaporkan anjlok hingga 28 persen dalam enam bulan terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan bursa saham negara-negara tetangga yang justru menunjukkan tren penguatan. Akibatnya, terjadi aliran modal keluar (capital outflow) dari investor asing yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 54 triliun.
Pernyataan dan Fakta Penting Terkait Risiko Fiskal
Salah satu poin paling krusial yang diangkat dalam FGD tersebut adalah kerentanan fiskal Indonesia yang jauh lebih parah dibandingkan saat Krisis Moneter 1998. Meskipun sektor perbankan saat ini dinilai lebih kokoh, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menyentuh angka 41 persen, melonjak tajam dari posisi 23 persen pada tahun 1998.
Wijayanto Samirin mengungkapkan angka-angka yang mengkhawatirkan terkait beban utang negara:
- Pada tahun 2026, pemerintah harus mengalokasikan Rp 1.430 triliun hanya untuk membayar pokok dan bunga utang.
- Beban bunga utang saja mencapai Rp 599 triliun.
- Pemerintah diprediksi harus menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.700 triliun pada tahun 2026 untuk membiayai defisit.
Kondisi ini membuat investor internasional ragu untuk membeli surat utang Indonesia, yang kemudian memicu kenaikan risk premium (premi risiko) Indonesia hingga 4,39 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura (1,4 persen) atau Tiongkok (1,2 persen). Ketidakpercayaan investor terhadap data ekonomi yang dipublikasikan pemerintah turut memperburuk persepsi risiko tersebut.
Dampak Nyata Terhadap Masyarakat Luas
MPR RI dan para pakar mengkritik keras pernyataan pejabat publik yang menyebut masyarakat desa aman dari dampak depresiasi rupiah karena tidak menggunakan dolar. Wijayanto menegaskan bahwa riset menunjukkan setiap 10 persen depresiasi rupiah akan mengerek inflasi sebesar 0,5 hingga 1 persen.
Kenaikan inflasi ini berdampak langsung pada meroketnya harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional. Masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di pedesaan, justru menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka tidak memiliki instrumen untuk melakukan antisipasi atau lindung nilai terhadap kenaikan harga.
"Masyarakat desa itu justru yang paling terpengaruh. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harga barang naik," tegas Wijayanto. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar monitor para trader, melainkan ancaman nyata bagi daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat luas.
Konteks Tambahan dan Rekomendasi Strategis
Sebagai solusi atas kemelut ekonomi ini, FGD Badan Pengkajian MPR RI merumuskan sejumlah rekomendasi kunci yang harus segera dipertimbangkan oleh pemerintah:
- Reformasi Belanja Negara: Pemerintah didesak untuk memangkas atau menunda belanja masif yang tidak mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kebijakan Daerah Mitra Strategis (KDMP), hingga penundaan belanja alutsista demi menjaga ruang fiskal.
- Perbaikan Iklim Usaha: Memperbaiki balance of payment dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kredibel guna mengembalikan kepercayaan investor asing dan memicu capital inflow.
- Reformasi Subsidi: Mengubah skema subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada orang (direct cash transfer) berbasis teknologi digital. Dengan menyatukan pos subsidi sebesar Rp 900 triliun per tahun ke dalam satu sistem dompet digital, pemerintah diyakini dapat memangkas kebocoran subsidi hingga 30 persen.
- Sinkronisasi Fiskal: Memperkuat koordinasi antara APBN dan APBD agar program daerah selaras dengan prioritas nasional, serta memperdalam pasar keuangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing yang volatil.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti H. Muhammad Nur Purnamasidi (Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah (PKB), serta Sigit Purnomo (PAN). Masukan dari para ahli, termasuk Dr. Idel Eprianto dari Universitas Bhayangkara, akan menjadi bahan resmi bagi MPR RI dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Dengan kondisi rupiah yang terus tertekan, sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi harga mati. Tanpa langkah berani untuk mengobati "akar penyakit" ekonomi, intervensi pasar yang dilakukan BI hanya akan menjadi obat sesaat yang menghabiskan cadangan devisa negara.
