masbejo.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar utama pembangunan wilayah pada tahun 2027 guna memperkuat struktur ekonomi daerah. Langkah strategis ini diambil setelah pemerintah provinsi berhasil memperkuat sektor infrastruktur dan swasembada pangan dalam peta jalan pembangunan jangka menengah.
Fakta Utama Peristiwa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kini tengah mematangkan peta jalan pembangunan untuk tahun 2027 dengan fokus yang sangat spesifik: menjadikan pariwisata dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada tren positif kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus merangkak naik dalam empat tahun terakhir.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa integrasi antara rencana pembangunan provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan visi ini. Dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026), terungkap bahwa sinergi lintas wilayah di eks-Karesidenan Banyumas dan sekitarnya akan menjadi motor penggerak utama.
Prioritas pembangunan ini merupakan tahap lanjutan dari fase-fase sebelumnya. Jika tahun 2025 difokuskan pada pemantapan infrastruktur dan tahun 2026 pada penguatan swasembada pangan, maka tahun 2027 diproyeksikan sebagai tahun keemasan bagi sektor pariwisata dan ekonomi berbasis syariah di Jawa Tengah.
Kronologi atau Detail Kejadian
Penyusunan peta jalan pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah diselesaikan di tingkat provinsi. Gubernur Ahmad Luthfi turun langsung ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa setiap kepala daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas tahun 2027.
Dalam pertemuan di Banjarnegara, hadir sejumlah tokoh kunci, di antaranya Sekda Jateng Sumarno, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho, serta lima kepala daerah dari wilayah barat selatan Jawa Tengah. Mereka adalah Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono, dan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Kehadiran para pemimpin daerah ini menandai dimulainya sinkronisasi program kerja. Fokus utama yang dibahas meliputi pengembangan wisata alam, agrowisata, hingga revitalisasi objek wisata sejarah yang selama ini belum tergarap optimal. Pemprov Jateng melihat adanya potensi besar pada desa-desa wisata yang sudah dibina sebelumnya untuk ditingkatkan skalanya menjadi destinasi kelas dunia.
Pernyataan atau Fakta Penting
Data statistik menjadi landasan kuat bagi kebijakan ini. Berdasarkan data tahun 2025, sektor pariwisata di Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,60%. Angka ini menunjukkan daya tahan dan daya tarik luar biasa provinsi ini di mata wisatawan.
Berikut adalah tren kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah yang terus meningkat:
- Tahun 2022: 3,29%
- Tahun 2023: 3,40%
- Tahun 2024: 3,56%
- Tahun 2025: 3,74%
Lonjakan juga terjadi pada angka kunjungan wisatawan. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 46,6 juta orang. Angka ini melesat tajam menjadi 74,4 juta orang pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 59,73%. Jawa Tengah kini menjadi destinasi favorit bagi pelancong asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, selain juga menarik minat wisatawan mancanegara.
"Modalnya sudah ada di wilayah kita masing-masing, ada wisata alam, wisata kuliner, wastra, dan lainnya," ujar Ahmad Luthfi. Ia juga menyoroti pengakuan UNESCO terhadap berbagai produk budaya asal Jateng sebagai modal sosial dan ekonomi yang sangat berharga.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan kesiapannya dengan fokus pada pengembangan Kawasan Pegunungan Dieng zona dua. "Destinasi wisata zona dua ini belum banyak disentuh. Desa wisata juga menjadi magnet bagi Banjarnegara agar pertumbuhan ekonomi meningkat," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkapkan rencana revitalisasi besar-besaran. Cilacap memiliki 19 desa wisata mandiri, namun objek wisata milik Pemkab seperti Cipari saat ini dalam kondisi memprihatinkan dan butuh penataan ulang. Selain itu, Teluk Penyu dan Benteng Pendem akan direvitalisasi melalui komunikasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan.
Dampak atau Implikasi
Fokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah diprediksi akan membawa dampak luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Pertama, penguatan ekonomi syariah, termasuk wisata ramah muslim (Muslim-friendly tourism), akan membuka ceruk pasar baru yang sangat besar, mengingat tren global yang terus meningkat di sektor ini.
Kedua, pengembangan desa wisata akan mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan memperkuat desa wisata, ketergantungan ekonomi pada pusat kota dapat dikurangi, dan lapangan kerja baru akan tercipta di pedesaan, sehingga menekan angka urbanisasi.
Ketiga, integrasi pembangunan antar-kabupaten (seperti sinergi Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap) akan menciptakan ekosistem pariwisata yang saling terhubung. Wisatawan tidak hanya berkunjung ke satu titik, melainkan dapat menikmati paket wisata lintas daerah yang terintegrasi secara infrastruktur dan promosi.
Konteks Tambahan
Langkah Pemprov Jateng ini sejalan dengan upaya nasional untuk mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor manufaktur dan pertanian konvensional. Dengan memanfaatkan pengakuan internasional dari UNESCO, Jawa Tengah memposisikan diri bukan sekadar sebagai tempat singgah, melainkan destinasi utama budaya dan religi di Indonesia.
Pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah juga memiliki konteks sosiologis yang kuat. Sebagai provinsi dengan basis pesantren dan komunitas Muslim yang besar, potensi industri halal, keuangan syariah, dan gaya hidup halal dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang inklusif.
Namun, tantangan besar tetap ada. Revitalisasi objek wisata yang terbengkalai seperti yang terjadi di Cilacap memerlukan investasi yang tidak sedikit dan manajemen pengelolaan yang profesional. Komitmen para bupati untuk menyelaraskan program dengan peta jalan provinsi akan menjadi ujian sesungguhnya dalam eksekusi di lapangan menuju tahun 2027.
Dengan peta jalan yang jelas dan dukungan data yang solid, Jawa Tengah optimistis bahwa pariwisata dan ekonomi syariah bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi masa depan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga di seluruh kabupaten dan kota.
